pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi paling lengkap. Syaukani et al. (2003) dalam Hilmi (2005) mengungkapkan bahwa penyerahan kewe-nangan dari manajemen puncak kepada para manajer pada level yang lebih rendah di lingkungan pemerintahan adalah dimak-sudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Proses sosialisasi yang tidak transparan. Masyarakat adat merasa bahwa proses sosialisasi terkait proyek ini tidak transparan dan tidak melibatkan mereka secara langsung. Konflik ini telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Pada tanggal 7 September 2023, terjadi bentrokan antara masyarakat adat dan aparat keamanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan hubungan antara anggota organisasi. Dalam pembahasaan ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam tentang Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi: a. pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton dalam Toha (1991: 60), mendefenisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah Makalah ini harus penulis selesaikan karena salah satu syarat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Guru Pembimbing kami. Dimana dengan makalah ini dapat pemahaman tentang Makalah Dampak Penyelengaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan. Dengan pemahaman ini siswa dapat dan mampu menyelaras ilmu di bangku sekolah dengan dilapangan. .

dampak pemerintah yang tidak transparan